SUPPORT ONLINE

DIAN CAHAYA Tour & Travel
YULI HANIFAH
Email
cs.dctravel@gmail.com
Ponsel
081285585402
WhatsApp
081285585402
Facebook
447523912073881
Alamat
Jl Tebet Barat Dalam Raya No 40 B
Jakarta Selatan, 12810
DKI Jakarta - Indonesia

Paket Umroh Terbaru

PAKET UMROH BULAN APRIL 2015 EKONOMIS BEKASI BARAT

paket umroh bulan April 2015 ekonomis bekasi barat, apabila situ mendambakan sasaran menyalakan ibadah umrah di sejumlah waktu ini ,alangkah baiknya jika dikau sejak mencari biro penerbangan terbaik di Jakarta paket umroh bulan

paket umroh bulan April 2015 ekonomis bekasi barat adalah lembaga travel yang menyandang cerita yang normal dan bertanggungjawab sehingga Umroh anda lancar dan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan dan keinginan anda aktifitas

paket umroh bulan April 2015 ekonomis bekasi barat


saco-indonesia.com, Pembebasan bersyarat terpidana 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan mariyuana, Schapelle Leigh Corby mencerminkan preseden buruk bagi penegakan hukum di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan bebas bersyarat bagi Corby jika telah menilik dari segi perbuatan pidana dinilai sangat tidak elok. “Policy juga bukan masalah main-main. Ini telah menunjukkan pewajahan SBY dan pemerintahan dan secara tidak langsung SBY sudah mengambil tindakan politik. Bukan SBY sebagai personal tetapi pemerintahan melalui Kemenkum HAM. Saya telah melihat proses politik hukum yang diambil menyangkut pertimbangan-pertimbangan proses yang kemudian memiliki variabel politik,” terang analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gun Gun Heryanto, Senin (10/2/2014) malam. Menurut Gun Gun, sejatinya SBY di fase akhir kekuasaannya bisa mengambil kebijakan dan langkah politik yang lebih bijak karena keputusan pembebasan bersyarat terhadap Corby bisa saja telah menjadi kebijakan ceroboh pemerintahan SBY. “Seharusnya jauh lebih positif dan menunjukkan apakah SBY sebetulnya mendukung proses pemberantasan korupsi dan narkoba karena narkoba kan massif karena menyebar hampir di seluruh strata sosial. SBY di akhir kekuasaan harusnya mencatatkan legacy yang positif,” sebutnya. Dia juga melanjutkan, hal buruk apapun yang dilakukan oleh SBY akan berdampak buruk juga terhadap Partai Demokrat. Masyarakat pun kata dia, akan semakin antipati terhadap SBY dan partai berlambang bintang mercy itu. “Makanya kalau sekarang SBY dan Demokrat diisukan negatif, di pemerintah pusat juga negatif akan berdampak pada citra partai dan masyarakat akan menjadi antipati kepada Demokrat. SBY juga harus memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik terkait putusan itu. Kalau sudah jadi isu nasional, enggak ada salahnya SBY mengomentari itu,” tutupnya. Editor : Dian Sukmawati
Pemahaman dan penguasaan calon jamaah haji (calhaj) secara umum terhadap manasik dan permasalahan haji masih rendah. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar calhaj tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Hal ini disampaikan Ketua Umum Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK KBIH) KH Muchtar Ilyas, kepada Republika, Kamis (22/9). Dikatakan, para calhaj umumnya berasal dari kalangan awam yang kurang mendalami syariat, kendati mereka memiliki semangat berhaji yang tinggi. Dalam hal ini, kondisi calhaj tidak bisa disamakan dengan santri ataupun siswa yang mengenyam pendidikan agama, baik di madrasah ataupun pesantren. Di kedua lembaga itu, manasik haji menjadi mata pelajaran. Selain kurang menguasai manasik, lanjut Muchtar, tak sedikit calhaj yang belum mampu membaca Alquran. Syariatnya masih lemah. Karena itu, Muchtar melihat perlunya intensifikasi penyuluhan manasik secara berkesinambungan. Artinya, pembekalan itu tak hanya diberikan menjelang musim haji. Ia membandingkan dengan penataran yang dilakukan oleh sejumlah negara Islam. Turki, misalnya, menggelar pelatihan selama dua tahun bagi para calhaj. Menurutnya, konsep serupa bisa diterapkan di Indonesia. Mengingat, ada indikasi para penyuluh agama dan pegawai Kantor Urusan Agama pun belum menguasai manasik. Peran ini, katanya, bisa disempurnakan oleh KBIH yang kini berjumlah sekitar 2.500 lembaga. Fikih haji Terkait hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma uf Amin memandang perlu memberikan panduan bagi para calhaj. Salah satunya melalui penerbitan buku yang merangkum persoalan-persoalan hukum haji yang aktual. Diakui, buku-buku haji telah banyak beredar, tetapi produk buku yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten belum ditemukan. Ma uf mengatakan, buku ini diharapkan mampu memberikan aspek kenyamanan syariat sekaligus menghilangkan kegamangan jamaah akibat ragam perbedaan pendapat. Di antara persoalan yang kerap diperdebatkan yaitu permasalahan yang muncul akibat kebijakan dan pembangunan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sumber : http://www.umrahhajiplus.com Baca Berita Lainnya : FATWA MUI, UMRAH MLM?